Resume Persamaan dan Perbedaan Administrasi Publik dan Privat
RESUME
Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar
Ilmu Administrasi Negara
Dosen : Yanto Heryanto, S.Sos., M.Si
Nama : Nina Diana
Kelas : I A
NPM : 117090002
PRODI
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS
SWADAYA GUNUNG JATI
CIREBON
2018
BAB
I
KESAMAAN
DAN PERBEDAAN ADMINISTRASI PUBLIK
DAN
ADMINISTRASI PRIVAT
A. TUJUAN
DAN PEDOMAN PERBANDINGAN
Dalam perbandingan
fenomena di atas terdapat dua variasi yang dapat ditemukan yaitu :
1.
Terdapat banyak kesamaan sedangkan
perbedaannya yang relatif kecil.
2.
Terdapat perbedaan yang besar sedangkan
kesamaannya relative kecil.
Jika
banyak kesamaan dalam perbandingan fenomena maka tidak begitu sulit untuk
merumuskan kesimpulannya. Sementara itu, apabila fenomena yang diperbandingkan
memiliki banyak perbedaam, dibutuhkan rumusan yang abstrak untuk dapat
menggambarkan fenomena yang diperbandingkan.
B. KESAMAAN
ADMINISTRASI PUBLIK DAN ADMINISTRASI PRIVAT
1. Administrasi
public, administrasi niaga, dan administrasi sosial merupakan cabang-cabang
ilmu sosial. Dengan kata lain ketiganya termasuk dalam rumpun ilmu sosial.
2.
Ilmu
administrasi public, ilmu administrasi niaga, dan ilmu administrasi sosial pada
awalnya merupakan cabang ilmu administrasi.
3.
Kerangka
dasar ilmu administrasi adalah efisiensi, karena kerangka dasar cabang ilmu
administrasi.
4.
Unsur
pokok ilmu administrasi ialah organisasi, manajemen komunikasi, kepegawaian, keuangan,
perbekalan, ketata usahaan, dan hubungan masyarakat.
C. PERBEDAAN
ADMINISTRASI PUBLIK DAN PRIVAT
1.
Aspek
Otonomi : mengatur diri sendiri, administrasi privat jauh lebih besar dari pada
administrasi public.
2.
Aspek
Motivasi atau Pandangan (Outlook) : administrasi privat (niaga) lebih
menekankan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan, sedangkan administrasi
public lebih pada pemberian jasa.
3.
Aspek
Kepegawaian : pada administrasi public kebanyakan orang berpendapat memiliki
banyak perbedaan karena harus bekera berdasarkan system kepegawaian dinas
sipil.
4.
Aspek
Kekuasaan dan Pengendalian : administrasi public memiliki monopoli dalam fungsi
pembuatan hukum.
5. Aspek
Sifat : keduanya memiliki sifat politis, tetapi privat lebih bersifat pribadi.
Karakteristik kegiatan dalam lingkup administrasi
public:
1.
Adanya kegiatan berupa pemberian
pelayanan terhadap kepentingan umum.
2.
Kegiatan pelayanan tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya (terlepas dari system politik yang
dianut suatu Negara).
3.
Tujuan yang akan dicapai ditetapkan oleh
masyarakat melalui wakil-wakilnya.
4.
Kegiatan
dilakukan terikat oleh aturan/hukum.
5.
Seluruh
aparatur Negara adalah pelaksana kegiatan-kegiatan demi kepentingan masyarakat
dan tidak memihak pada golongan tertentu.
Perbedaan lainnya akan
tampak dari ciri sector public (W.F. Baber)
1.
Sector public lebih kompleks dan
mengemban tugas-tugas yang lebih mendua.
2.
Menghadapi
lebih banyak problem dalam mengimplementasikan keputusan.
3.
Memanfaatkan
lebih banyak orang yang memiliki motivasi yang sangat beragam.
4.
Lebih
banyak memperlihatkan usaha mempertahankan peluang dan kapasitas.
5.
Lebih
memperhatikan kegagalan pasar dan beroperasi demi kepentingan public.
6.
Mempunyai
banyak peluang untuk merespons isu-isu keadilan dan kejujuran.
7.
Harus mempertahankan level dukungan
public minimal diatas level yang dibutuhkan dalam industry swasta.
Adapun ciri-ciri nonprofit yaitu :
1.
Tidak mengejar keuntungan
2.
Cenderung menjadi organisasu pelayanan
3.
Ada batasan yang lebih besar dalam
tujuan dan strategi yang mereka susun
4.
Lebih
tergantung kepada klien untuk mendapatkan sumberdaya finansial
5.
Didominasi kelompok professional
6.
Akuntabilitasnya berbeda dengan
akuntabilitas organisasi privat/ organisasi profit
7.
Organisasi public bertanggung jawab
kepada elektorat dan proses politik
8.
Tradisi kendali manajemen nya kurang.
Perbedaan Administtrasi
Publlik dengan Administrasi Privat
Administrasi
Publik
|
Administrasi
Privat
|
1.
Meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat
|
1).
Meningkatkan kesejahteraan pemegang saham
|
2.
Pelayanan yang efektif dan efesien kepada
masyarakat
|
2). Mendapat
keuntungan yang tinggi
|
3.
Berkewajiban melayani semua warga dengan perlakuan
yang sama
|
3). Sering membedakan pelayanan, mencari keuntungan
|
4. Wilayah kekuasaan yang sama luasnya dengan luas
wilayah kekuasaan Negara
|
4). Tidak
mempunyai wilayah kekuasaan
|
5.
Kekuasaan dari rakyat melalui lembaga perwakilan
|
5). Kekuasaan
yang bersandar pada modal, kemampuan teknis, kemampuan manajerial, dan
teknologi
|
6.
Seluruh aparatur dan personalia sebagai abdi
rakyat
|
6). Menjalankan
politik pilihannya secara memihak dan menganut suatu aliran yang
menguntungkan perusahaan
|
7.
Proses administrasi yang public lebih lamban
|
7). Proses
administrasi yang lebih cepat
|
BAB
II
MEMPERDEBATKAN
KEMBALI PERAN NEGARA
Perdebatkan
tentang Negara vs pasar barangkali akan menjadi salah satu isu paling hangat di
era globalisasi sekarang ini. Jika para penganut ideology neoliberal mengatakan
bahwa pasar merupakan mekanisme paling efisien dalam mendistribusikan
sumber-sumber ekonomi langka, maka para pengkritiknya mengatakan bahwa pasar
memerlukan Negara untuk beroperasi.
PERSPEKTIF
YANG SALING BERSAING
Dalam buku Global Transformations, David Held et.
Al. menyebutkan berbagai kelompok dalam studi globalisasi. Ada 3 kelompok dalam
studi globalisai yakni, Skeptis, Transformasionalis, dan Hiperglobalis yang
menurut Angie Hooghvelt menyatakan ketiga kelompok tersebut, dalam melihat
globalisasi lebih mengacu pada aspek fenomena ekonomi, sosial dan politik.
Kaum
skeptic berargumen globalisasi bukanlah sebuah fenomena yang sama sekali baru.
Sebaliknya, ia memiliki akar sejarah yang panjang. Menurut kaum skeptic yang
diantaranya diwakili Hirts dan Thompson yang terjadi bukanlah globalisasi
tetapi regionalisasi.
Dalam
era globalisasi ini peran Negara sebagai unit ekonomi akan tersingkirkan dengan
kehadiran dan semakin menguatnya pelaku-pelaku ekonomi non-negara, seperti
korporasi multinasional dan lembaga-lembaga keuangan global yang mengikis
kedaulatan Negara dalam mengatur ekonomi mereka.
NEGARA
DALAM PEMBANGUNAN
Peran Negara
dalam pembangunan merupakan hal yang masih diperdebatkan dalam studi
pembangunan, baik itu bentuk maupun sejauh mana peran Negara dalam pembangunan.
Negara penganut prinsip pasar bebas ini, misalnya Amerika Serikat, sementara
itu pelibatan aktif Negara dalam pembangunan melalui kebijakan-kebijakan sosial
dianut oleh Negara-negara Skandinavia, dan diadopsi oleh Negara-negara Asia
Tenggara dan Timur terutama Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan.
Tingginya laju perpindahan global, pada satu sisi
sedangkan Negara tidak mampu mengendalikannya pada sisi yang lain menyebabkan
tingginya kerentanan fluktuasi ekonomi makro. Kinerja ekonomi yang buruk ini menyebabkan
melemahnya sendi pembiayaan Negara kesejahteraan dan menggoyahkan basis
kepercayaan pada resep-resep Keynesia tentang kaitan positif antara pengeluaran
public dan pertumbuhan ekonomi.
WELFARE
STATE
Negara kesejahteraan (welfare
state) pada intinya merupakan suatu strategi pembangunan dimana Negara
berperan aktif dalam pengelolaan dan pengorganisasian ekonomi yang mencakup
tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejjahteraan
dasar dalam tingkat tertentu bagi warganya.
Fungsi Negara kesejahteraan adalah penyediaan
kesejahteraan bagi masyarakat. Paham kesejahteraan (welfare) pada dasarnya terkait dengan proporsi keadilan bagi semua
orang. John Rawls menyatakan bahwa keadilan terkait erat dengan skema
distribusi yang ia sebut sebagai skema yang different
atau andil distributif. Rawls,
Negara berperan menyusun dan membiayai barang public dan distribusi pendapatan.
DEVELOPMENTAL
STATE
Negara pembangunan Asia Timur oleh beberapa kalangan
disebut sebagai late adopter Negara
kesejahteraan. Namun, Negara pembangunan bukanlah negar kesejahteraan. Negara
pembangunan secara umum didefinisikan sebagai strategi pembangunan dimana
Negara menjadi inisiator maupun coordinator pembangunan. Negara pembangunan
juga disebut sebagai system ekonomi terencana (planned development) karena pemerintah menetapkan rencana-rencana
pembangunan yang kemudian dikoordinasikan melalui badan atau lembaga
perencanaan pembangunan.
Peran
Negara dalam Negara pembangunan begitu kompleks dan intergratif. Negara mampu
memenuhi fungsi mereka, baik sebagai regulator yang melakukan manajemen ekonomi
makro maupun penyedia infrastruktur (fisik dan sosial) mampu berperan dalam
distribusi kesejahteraan rakyatnya melalui pengadaan jaminan sosial yang
ketiganya disebut sebagai fungsi regulative, infrastruktur, dan redistribusi.
PERSOALAN
NEGARA PEMBANGUNAN BAGI INDONESIA
Sejak
awal kemerdekaan Negara Republik Indonesia telah dirumuskan bentuk Negara ini
ke depan. Pada sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), dipilih
bentuk Negara kesejahteraan karena konteks sosial dan ekonomi Negara pada waktu
itu. Pasal 33 dan 34 UUD 1945 menyebutkan bahwa Negara memegang otoritas untuk
mengelola sumber daya alam yang kemudian diperuntukan bagi kesejahteraan
rakyat. Pasal tersebut sesungguhnya mengacu pada economic share antara pemerintah dengan rakyat, sedangkan pasal 34
UUD 1945 menyebutkan tanggung jawab Negara terhadap fakir miskin dan anak-anak
terlantar.
Pada
sector swasta, jaminan bagi pekerja seperti kesehatan (jamsostek) lebih
bersifat kontribusi, dalam artian
yang bertanggung jawab dalam jaminan tersebut adalah pihak pengusaha sedangkan
Negara tidak.
Kegagalan
utama yang dialami Indonesia adalah membangun konsistensi Negara dalam
proyek-proyek pembangunan dan penciptakan struktur atau tata kelola (governance) yang efektif dalam
pembangunan yang menyebabkan ketidakmampuan Negara melakukan transformasi yang
akhirnya menghasilkan system regulasi control yang sangat lemah. Selain itu,
yang menyebabkan birokrasi Indonesia tidak efektif dan efisien adalah
melekatnya karakter cost maximize sehingga
memunculkan merajalelanya praktik-praktik pembangunan anggaran, dan menjamurnya
free riders di dalamnya, yakni output yang dihasilkan birokrasi tidak
jelas dan transparan, tetapi output tersebut
menjadi jaminan ‘pendapatan ‘ bagi’ segelintir pihak.
Sejak
reformasi 1998, arah keajaiban Negara pun semakin bergeser seiring dengan
tuntutan demokratisasi. Orde baru memprioritaskan stabilitas sehingga
pemerintahnya pun represif. Tahun 1998 indonesia mengalami krisis moneter yang
berimplikasi pada transisi yang dramatis dalam struktur pemerintahan Indonesia.
Krisis ini menyebabkan terjadinya pergolakan politik yang sangat massif, dan
kemunculan konflik-konflik sipil pun semakin tidak terbendung.
Bank
Dunia dan IMF memberikan bantuanuntuk menyelesaikan permasalahan multimediasi
yang dihadapi Indonesia. IMF berusaha menguatkan nilai tukar rupiah, sedangkan
IMF membantu Indonesia melalui penerapan restrukturisasi system ekonomi politik
kea rah system ekonomi pasar melalui SAP.
Pada
satu sisi, SSN merupakan bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada
masyarakat miskin, yang merupakan kelompok yang paling parah terkena dampak
krisis. Dengan bantuan sosial ini, mereka diharapkan akan mampu bertahan selama
masa transisi ekonomi politik. Program SNN bukanlah program yang ditunjukan
untuk menghapus kemiskinn dan kesenjangan tetapi lebih sebagai alat untuk
meraih legitimasi reformasi struktur ekonomi politik Indonesia.
Hingga saat ini, system ekonomi Indonesia diwarnai dengan
system ekonomi pasar. Hal ini ditandai dengan semakin meningkatnya jumlah BUMN
yang diprivatisasi, system pinansial yang lebih terbuka, dan sebagainya.
Meskipun program subsidi masih dijalankan, tetapi secara bertahap semakin
dikurangi terutama subsidi BBM. Tak dapat dipungkiri meski subsidi dikurangi
dari berbagai sector terutama sector energy (BBM), pemerintah masih menjalankan
beberapa affirmative actions bagi
rakyat yang tergolong miskin dan bahkan mengalihkan subsidi energy ke subsidi
pendidikan dan kesehatan. Namun, kebijakan itu masih terlalu kecil dan terbatas
dan pemerintah seringkali digulirkan pada kebijakan sosial salah satunya
kebijakan BLT (Bantuan Langsung Tunai) yang pada masa kepemimpinan SBY yang
digulirkan untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan bakar pada tahun 2005 dan
2008. Tujuan utama BLT pada dasarnya mendongkrak tingkat konsumsi masyarakat kelas
bawah, yang dianggap kelompok paling ‘terpukul’ akibat kenaikan BBM. Ini
berarti bahwa kebijakan sosial jangka pendek ini tak ubahnya SSN yang
digulirkan pemerintah ketika masa reformasi. BLT digulirkan tidak untuk
membantu masyarakat dalam artian sesungguhnya, tetapi justru sebagai peredam
gejolak sosial dan resistensi terhadap kenaikan bahan bakar, selain itu bantuan
untuk mendongkrak nilai konsumsi masyarakat merupakan kebijakan khas kelompok
neoliberal yang berbasis ekonominya adalah meningkatkan konsumsi masyarakat.
BAB III
CINA : PUSAT “GRAVITASI” EKONOMI
DUNIA
Dari
sudut pandang dependensi, Cina sebelum reformasi tidak lebih merupakan Negara
periferi yang hanya berkutat sebagai penghasil bahan mentah atau industry berketerampilan
rendah. Namun, keberhasilan Cina ternyata menantang asumsi tersebut. Pete
Engardio “asumsi yang dianut selama ini adalah AS dan Negara industri lain
bakal terus memimpin dalam industri padat ilmu, sementara Negara berkembang
berfokus pada sector berketerampilan rendah.
Selama kurang lebih tiga decade sejak reformasi,
pencapaian Cina memang cukup luar biasa. Jika pada era Perang Dingin Cina
hamper tidak pernah diperhitungkan kecuali karena posisi ideologisnya sebagai
Negara komunis, maka pembicaraan tentang Cina sekarang ini hampir sama sekali
berlainan.
Keberhasilan ekonomi Cina tidak bisa dilepaskan dari
reformasi yang dicanangkan oleh Deng Xiaoping setetlah kegagalan Lompatan Jauh
Ke Depan (Great Leap Forward) Mao, yang merupakan tujuan untuk mendayagunakan
populasi raksasa Cina untuk mentransformasi Cina daratan dari perekonomian
agraris menjadi masyarakat komunis yang modern dan terindustrialisasi.
Produktivitas sector pertanian menurun karena petani-petani dipedesaan
kehilangan motivasi. Kelaparanpun dimana-mana sehingga menyebabkan tingginya
angka kematian.
IMF dan Bank Dunia sering mengatakan bahwa keberhasilan
ekonomi Cina tidak bisa dilepaskan oleh liberalisasi yang dilakukan oleh Negara
tersebut. Oleh karena itu IMF dan Bank Dunia menjadikan Cina sebagai contoh
keberhasilan liberalisasi ekonomi meskipun resep yang di tawarkan ditolak.
Rusia dan Indonesia adalah korban kegagalan IMF dalam masa reformasi ekonomi
Dalam capitalist
developmental state Negara tidak keluar dari pembangunan ekonomi
sebagaimana diinginkan oleh para pendukung neoliberal, tetapi lebih pada
bagaimana Negara dan pasar saling bersinergi untuk melakukan pembangunan
ekonomi. Dough Guthrie mengemukakan bahwa dalam membahas reformasi ekonomi ada
dua aliran pemikiran yang saling bersitegang. Aliran pertama adalah pemikiran
yang berpijak pada keyakinan bahwa dalam era reformasi ekonomi Negara
seharusnya membangun dan memelihara pasar-pasar baru, sedangkan aliran kedua
berpijak pada pemikiran bahwa proses-proses ekonomi secara fundamental
merupakan proses politik.
ANGKA
YANG MENAKJUBKAN
Sejak Cina
melakukan reformasi kurang lebih tiga decade lalu, Negara itu telah tumbuh
dengan cepat. Angka-angka yang beredar cukup beragam, dan banyak diantaranya
meragukan. Beberapa sumber mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Cina berkisar
diantara 10% per tahun, adapula yang mengatakan 9% per tahun. Rata-rata
pertumbuhan ini cukup besar, dan dengan angka resmi sebesar 9,5%, Negara
manapun tidak akan mampu menandingi Cina. Menurut catatan Fishman, Cina sedang
mendekati kurun waktu perjalanan 30 tahun dan sejak itu pertumbuhan ekonomi
berlipat-lipat, dan tidak satu negarapun baik Korea Selatan maupun Jepang
selama periode pascaperang yang menyamai presentasi tersebut. Sebuah data yang
di-release oleh pemerintah Cina menyebutkan pertumbuhan ekonomi Cina selama
tahun 2009 adalah sebesar 8,7 persen, meskipun inflasi terus meningkat hingga
akhir tahun. Produk Domestik Bruto (PDB) Cina terus berkembang.
PDB Cina juga tumbuh dengan tajam, dan menariknya,
pertumbuhan ekonomi tersebut terus berlangsung ditengah kelesuan ekonomi global
yang belum pulih pasca krisis ekonomi
yang melanda Amerika pada penghujung tahun 2007. PDB pada kuartal IV 2009
sebesar 10,7% pertumbuhan kedua paling tercepat.
Saat ini, Cina menjadi customer telepon airkabel terbesar di dunia dengan 350 juta
pelanggan, Cina juga menjadi konsumen mobil terbesar di dunia dan melaju
menjadi pasar terbesar PC. Dalam hal kekuatan industry dibidang manufaktur,
pada akhir tahun 2006 Cina diperkirakan mengekspor barang bernilai lebih dari $
US 800 miliar- 3x lipat daripada tahun 2002- dan melampaui US$ 1 triliun pada
tahun 2008. Dibidang teknologi pada tahun 2009 Cina mengekspor produk
berteknologi tinggi senilai US$ 30,5 miliar. Pada tahun 2005 nilai tersebut
mencapai US$ 220 miliar.
Sejak reformasi pada tahun 1978, share perdagangan internasional Cina
telah mencapai 3x lebih besar daripada tahun 1953, dan 6x lebih besar
dibandingkan share perdagangan india.
Sejak reformasi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Cina rata-rata mencapai
9,4% per tahun. Pada awal tahun 2000-an, Cina sudah menyalip jerman sebagai
perekonomian ke-3 terbesar dunia. Menurut catatan World Economic Outlook,
kontribusi Cina terhadap PDB global tahun 2007 mencapai 10,8%, hanya kalah dari
AS (21,4%) dan jauh diatas jepang yang hanya mencapai 6,6%, India (4,6%),
Jerman (4,3%), Inggris (3,3%), Rusia (3,2%) dan Prancis (3,2%) sementara total
PDB Negara sedang berkembang (NSB) adalah 41%.
KUNCI KEBERHASILAN EKONOMI CINA
Keberhasilan
Cina jelas dijadikan pelajaran berharga bagi bangsa-bangsa lain di dunia,
terutama bagi Negara Dunia Ke-3 seperti Indonesia yang tidak hanya gagal dalam
melakukan pembangunan ekonomi, tetapi juga bangkrut. Bangkrut karena utang
terus-menerus membengkak sementara sumber daya alam terus-menerus dieksploitasi
tanpa memberikan peningkatan kesejahteraan yang signifikan bagi masyarakat.
Kebijakan ekonomi Cina adalah
pragmatis yang didasarkan atas evaluasi pengalaman dalam pelaksanaan berbagai eksperimen
program pembangunan yang mereka sebut “mencari kebenaran dari kenyataan
konkret”, seperti “system tanggung jawab rumah tangga” yang pada akhir 1970-an
telah meninggalkan system pertanian kolektif dan mengambalikan usaha tani
kepada para petani. Menurut Thee Kian Wie, kebijakan ekonomi yang pragmatis
juga tercermin pada kebijakan “pintu terbuka” bagi investasi asing.
Stabilitas
politik
stabilitas
politik merupakan salah satu factor penting keberhasilan pembangunan ekonomi.
Setidaknya inilah yang dikemukakan oleh banyak ahli dalam menganalisis akar
penyebab keberhasilan pembangunan Cina. Para elit Cina mempunyai keyakinan
bahwa transformasi ekonomi tidak serta mera mengarah pada transformasi
public,hal ini berlaku di sebagian Negara Asia Timur dan Tenggara.
Negara seperti singapura dan
Malaysia mampu melaksanakan pembangunan ekonomi secara berkelanjutan karena
stabilitas politik yang mantap. Indonesia pada masa Orde Baru juga mengalami
pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi karena
stabilitas politik. Oleh karena itu mereka mengharapkan adanya stabilitas
politik yang stabil untuk menjamin keamanan investasi. Penguasa-penguasa
militer seringkali menggunakan pengalaman ini untuk menopang semangat otoriter
mereka, padahal stabilitas politik tidak selalu identic dengan pemerintahan
otoriter.
Upah
buruh yang rendah
Angkatan keja Cina merupakan yang
terbesar didunia. Para pekerja Cina yang sebagian besarnya adalah gadis-gadis
merupakan sumber tenaga murah. Jika dihitung dengan angka sekarang rata-rata
upah buruh di Cina setaraf dengan upah buruh di Inggris era tahun 30 atau 40
tahun yang lalu. Selain itu pemerintah tidak memberikan toleransi sedikit pun
bagi setiap usaha yang ditujukan untuk mengganggu jalannya produksi.
Kondisi ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan di
Indonesia. Selain upah buruh di Indonesia tidak lagi semurah 20 atau 30 tahun
yang lalu, pemogokan juga seringkali terjadi di Indonesia. Hari buruh senantiasa
menjadi saat-saat yang mendebarkan bagi pengusaha karena hampir selalu diwarnai
oleh aksi demontrasi dan pemogokan dimana-mana.
Investasi
di Bidang Pendidikan
Ketersediaan buruh yang murah tidak
akan mampu menjamin investasi asing masuk ke sebuah Negara jika buruh tersebut
mempunyai kemampuan dan keterampilan yang rendah. Ketersediaan upah buruh yang
rendah tetapi berkualitas rendah hanya akan menarik investasi untuk
industry-industri dengan teknologi rendah pula.
Dalam konteks peningkatan sumber
daya manusia, pada awal Deng mengeluarkan kebijakan pintu terbuka, ratusan
mahasiswa dikirimkan ke Amerika Serikat untuk belajar teknologi dan ilmu
pengetahuan, termasuk pengetahuan bisnis dan manajemen. Cina juga mengalami
nasib yang kurang lebih sama. Banyak mahasiswa cerdas dengan potensi tinggi
tidak mau kembali lagi ke Cina. Namun, keseriusan pemerintah dalam
mengembangkan dunia pendidikan patut dihargai karena investasi dalam sumber
daya manusialah yang pada akhirnya mampu mengangkat derajat sebuah bangsa.
Semangat
Wirausaha dan Perusahaan-Perusahaan yang Inovatif
Setiap
keajaiban ekonomi barangkali memang selalu diliputi oleh kebetulan-kebetulan
yang membawa berkah. Kemajuan Korea Selatan, misalnya tidak bisa dilepaskan
dari berkah Perang Dingin yang membuatnya mendapatkan fasilitas lebih dari AS
guna membendung pengaruh komunis.
Keberhasilan
Cina juga tidak bisa dilepaskan dari kebetulan-kebetulan semacam itu. Cina
mengadopsi system kapitalisme, banyak petani melakukan pelanggaran melalui
penjualan secara sembunyi-sembunyi sehingga mereka mendapatkan keuntungan
material. Mereka memanfaatkan pasar-pasar yang ada dan kemudian emndapatkan
uang dari situ. Dengan demikian, transformasi ekonomi Cina sebenarnya juga
tidak dapat dilepaskan dari semangat wirausaha di kalangan penduduk yang tetap
tumbuh meskipun pernah coba dihancurkan oleh Mao.
Sebuah
survey yang dilakukan terhadap perusahaan manufaktur Cina dan AS oleh Indusry Week and Manufacturing Performance Institute yang
berbasis di Cleveland mengemukakan menemukan bahwa 54% perusahaan Cina
menekankan inovasi sebagai salah satu tujuan mereka, sementara hanya 26%
perusahaan AS yang menkankan hal tersebut.
Pembangunan
Infrastruktur
Pemerintah Cina telah mengembangkan system
transportasi sejak lebih dari 20 tahun lalu. Pemerintah Cina selalu
mengembangkan system transportasi dalam prioritas teratas dalam setiap rencana
pembangunan 5 tahun. Untuk keperluan itu pula, Cina mengirimkan banyak ahlinya
ke AS untuk belajar bagaimana system-sistem transportasi yang efektif dikembangkan diwilayah tersebut. Hasilnya
hingga tahun 1986 kereta api telah mampu mengangkut tidak kurang dari 1 miliar
orang dan jutaan ton kargo. Jalur kereta api listrik lintasan ganda yang
terpanjang di Cina melayani rute dari Beijing ke Datong, Provinsi Shanxi, yang
mulai dioperasikan pada tahun 1984. Bandingkan dengan Indonesia , dimana moda
transportasi ini banyak mengalami masalah.
Pemerintah
telah menginvestasikan kurang lebih 500 juta yuan untuk memperpanjang landas
pacu serta membangun terminal baru dan fasilitas-fasilitas bandara lainnya. Percepatan pembangunan transportasi inilah yang turut
mempercepat pembangunan ekonomi di Cina.
PERAN DEN XIAOPING
Deng Xiaoping merupakan tokoh kunci
atas keberhasilan pembangunan ekonomi Cina. Melalui kebijakan pintu terbuka (open door policy), Deng telah membawa
reformasi yang mampu mengentaskan sebagian besar penduduk Cina dari kemiskinan.
Sebelum menjadi penguasa di Cina,
Deng sebelumnya diasingkan oleh Mao karena berbeda pandangan. Kemudian, setelah
kembali masuk Partai Komunis Cina, Deng melakukan serangkaian reformasi yang
ditunjukan untuk menyelesaikan stagnasi ekonomi Cina selama Mao berkuasa.
Kemudian pada bulan September 1982,
Deng melakukan evaluasi yang kemudian memunculkan kesimpulan mendasar mengenai
pentingnya membangun sosialisme dengan watak Cina.
DAFTAR PUSTAKA
Sumber : Buku Studi tentang Administrasi Publik Prof.
DR. H. Wirman Syafri, M.Si ,Penerbit Erlangga jl. H. Baping Raya No. 100
Ciracas, Jakarta.
Sumber : Buku Melawan Gurita Neoliberalisme Budi
Winarno ,Penerbit Erlangga jl. H. Baping Raya No. 100 Ciracas, Jakarta. Tahun
2010
Komentar
Posting Komentar